Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : Jurnal Penelitian

Fundamentalisme dan Radikalisme dalam Pusaran Krisis Politik di Timur Tengah Kasdi, Abdurrohman
Jurnal Penelitian Vol 12, No 2 (2018): JURNAL PENELITIAN
Publisher : LP2M IAIN kUDUS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/jp.v12i2.4155

Abstract

Artikel ini mengkaji tentang eksistensi fundamentalisme dan radikalisme dan pengaruhnya dalam krisis politik di Timur Tengah. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan sosiologi agama dan pendekatan sejarah. Menggunakan pendekatan sosiologi agama, karena studi tentang fundamentalisme dan radikalisme sangat terkait dengan agama-agama. Selain itu, juga menggunakan pendekatan sejarah, karena mengkaji politik timur tengah sangat berkaitan dengan latar belakang sejarah, sosial, politik, budaya, ekonomi dan lain sebagainya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa krisis politik di Timur Tengah dapat dianalisis dalam tiga hal: pertama, konflik antara negara-negara Arab dengan Israel. Kedua, konflik dalam internal Negara Arab. Ketiga, konflik negara-negara non Arab di Wilayah Timur Tengah.Krisis politik ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: pertama, masalah perbatasan(boundary dispute). Pada tahun 1916, melalui perjanjian Sykes-Picot, Inggris dan Perancis melakukan negoisasi membagi bekas wilayah Turki Utsmani; Irak, Libanon, Suriah, dan Yordania. Kedua, Masalah Minyak. Minyak menjadi salah satu faktor munculnya isu sentral yang sangat sensitif dan selalu menjadi pemicu adanya konflik di TimurTengah. Ketiga, Masalah Air. Air menjadi salah satu sumber vital kehidupan manusia, sehingga banyak sekali konflik yang terjadi di kawasan Timur-Tengah yang disebabkankan oleh air. Sedangkan fundamentalisme dan radikalisme agama di Timur Tengah dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori. Pertama, negara-negara yang rezim pemerintahnya otoriter seperti Irak dan Suriah. Kedua, wilayah yang dijajah dan diduduki kekuatan asing, seperti di Palestina. Ketiga, di negara yang kebijakan pemerintahannya dipandang terlalu memihak ke Barat seperti di Mesir.